TENTANG PROGRAM BPOPP

Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) pada sekolah adalah program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Nawa Bhakti Satya yang ke tiga yaitu Jatim Cerdas dan Sehat yang dengan penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional personalia dan nonpersonalia bagi SMA dan SMK Negeri dan Swasta yang bersumber dari danaAPBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

TUJUAN UMUM BPOPP

  1. Sebagai Biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah, baik personalia maupun nonpersonalia.
  2. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat
  3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

TUJUAN KHUSUS BPOPP

Menghilangkan atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

SASARAN

Sasaran BPOPP diberikan kepada SMAdan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat harus sudah memiliki ijin operasional, terdata dalam Dapodik, dan berstatus terakreditasi.

Besaran Dana

Besar dana BPOPP pada SMA dan SMK, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Masyarakat, per siswa per bulan, disamakan sesuai Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019.

PENGELOLAAN

  1. Biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah;
  2. Penggunaan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
  3. Pengelolaan dilakukan mengikutsertakan guru dan komite sekolah serta wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
    • - Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
    • - Melakukan evaluasi tiap tahun; dan
    • - Menyusun Rencana Kerja dengan ketentuan
  4. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan dan harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayah kewenangannya.
  5. Penetapan yang bersifat khusus menyesuaikan kebutuhan wilayah dapat diusulan oleh Cabang Dinas Pendidikan kepada Kepala Dinas dan dituangkan dalam Panduan Teknis

PENDATAAN

  1. Dasar data BPOPP sama dengan data yang digunakan pada BOS reguler melalui data dalam Dapodik.
  2. Sekolah bertanggung jawab memutakhirkan data dalam Dapodik ketika ada perubahan data.

PENYALURAN

  1. BPOPP disalurkan per tiga bulan.
  2. Diterimakan secara utuh dalam bentuk transfer ke rekening sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun